MAKALAH
“Politik Apartheid”
DISUSUN OLEH :
1.
DINA WATI M.S
2.
KASYATI
3.
RENI OKTAVIA
4.
YULI LESTARI
KELAS :
XII IPS 3
GURU
PEMBIMBING : IBU. NURIL AISYAH
DINAS
PENDIDIKAN NASIONAL
SMA
NEGERI 1 SEMENDAWAI SUKU III
KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU TIMUR
TAHUN AJARAN 2015 / 2016
KATA PENGANTAR
Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Swt yang
senantiasa mencurahkan kasih sayang dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat
menyelesaikan makalah ini walaupun dalam
bentuk yang sederhana. Shalawat dan salam kepada Baginda Rasulullah S.A.W yang
telah menunjukkan kita kepada jalan-jalan kebaikan dan pemahaman ilmu yang
benar kepada kita.
Terimakasih kepada Guru Mata Pelajaran Matematika
sebagai pembimbing, yang telah membimbing kami untuk menyelesaikan makalah ini. Selain itu kami juga mengucapkan
terimakasih kepada teman-teman yang telah membaca dan mempelajarinya.
Berkat Rahmat dan karunia-Nya penulis dapat
menyelesaikan makalah singkat ini dengan judul “Makalah Politik Apartheid”.
Akhirnya penulis menyadari bahwa sebagai hamba Allah, tentunya
tidak luput dari keterbatasan dan
kekhilafan. Oleh karena itu jika terdapat suatu kebenaran dari makalah
ini,tentunya itu datang dari Allah,namun jika ada kekeliruan dan kekurangan
maka semata-mata adalah kekurangan dan kesalahan penulis. Dan maka dari itu
kami mengharapkan kritik dan saran dari siapapun demi perbaikan makalah ini di
masa mendatang dan semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi kita semua. aamiin…
OKU Timur, Februari
2016
Penyusun
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL .............................................................................................. i
KATA PENGANTAR........................................................................................... ii
DAFTAR ISI.......................................................................................................... iii
BAB I PENDAHULUAN ..................................................................................... 1
A. Latar Belakang ............................................................................................. 1
B. Rumusan Masalah ........................................................................................ 1
C. Tujuan .......................................................................................................... 1
BAB II PEMBAHASAN ....................................................................................... 2
A.
Perkembangan Masalah Politik Apartheid di Afrika
Selatan ...................... 2
B.
Pergerakan Politik Afrika Selatan dalam Menentang
Politik Apartheid ..... 4
C.
Peran Nelso Mandela dalam Penghapusan Rasialisme ................................ 6
BAB III PENUTUP ............................................................................................... 8
A.
Kesimpulan .................................................................................................. 8
B.
Saran ............................................................................................................ 8
DAFTAR PUSTAKA ........................................................................................... 9
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Masalah Apertheid berasal dari pendudukan yang dilakukan oleh Bangsa
Eropa diAfrika . Bangsa Eropa yang pertama kali datang keafrika selatan adalah
Bangsa Belanda . Bangsa belanda datang ke Afrika Selatan dimpin oleh Jan
Anthony Van Riebeeck . Kedatangan bangsa Belanda ini menimbulkan masalah dalam
kehidupan masyarakat afrika selatan . Masyarakat afrika selatan menjadi dibawah
penduduk bangsa Eropa ( Belanda / kulit putih ) sehingga masalah perbedaan
warna Kulit ini menjadi titik pangkal munculnya masalah Apertheid .
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di
atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:
1.
Bagaimana Politik Apertheid bisa
terjadi ?
2.
Dimana politikApertheid terjadi ?
3.
Siapakah yang memprakasai Politik
Apertheid dibubarkan ?
1.3 Tujuan
Tujuan daripada penulisan makalah ini adalah :
1. Mengetahui terjadinya konflik di afrika.
2. Mengetahui keadaan Negara- Negara di afrika
3. Memperdalam pengetahuan tentang konflik di afrika.
BAB II
PEMBAHASAN
D
|
aerah Afrika selatan selain tanhnya subur dan juga memilki hasil
penambangan emas. Daerah itu pada awalnya dikuasai oleh bangsa Portugis, tetapi
sejak abad ke-7 diambil alih oleh bangsa Belanda.Sejak itu daerah Afrika selatan
menjadi daerah koloni Belanda dan banyak orang-orang Belanda yang datang dan
menetap di daerah itu.Pada tahun 1812, Orang-orang Inggris juga datang juga
datang ke daerah Afrika Selatandan mendesak orang-orang Belanda (Boer).Setelah
terjadi perang hebat (perang boer), bangsa Belanda mengalami kekalahan,
sehingga Afrika selatan dibagi menjadi 2 bagian yaitu Afrika selatan bagian
utara diduduki oleh bangsa boer dan Afrika Selatan bagian selatan diduduki oleh
Inggris.Di bagian selatan Inggris mendirikan negara Natal dan Cape Town,
sedangkan di bagian selatan berdiri 2 buah negara yaitu Oranye Vrijstaat dan
Transvaal.
A. PERKEMBANGAN MASALAH POLITIK APARTHEID DI AFRIKA SELATAN
Pada tahun 1910 Perang Boer kedua berakhir dan Inggris
berhasil mempersatukan wilah Afrika Selatan dalam satu Uni Afrika Selatan
menjadi republik denagn presidennya Hendrik Verwoed. Verwoed yang berhasil
membuat kebijakan untuk memisahkan mayoritas orang kulit putih dan mayoritas
kulit hitam justru malah menimbulkan diskriminasi antara keduanya. Sebelum
dilaksanakan Politik Apartheid sebenarnya telah lama dilakukan hal-hal
yang merupakan gejala Apartheid, antara lain :
1. Native Land Act (Undang-undang Pertanahan Pribumi)
tahun 1913 yang melarang kulit hitam membeli tanah di luar daerah yang sudah
disediakan bagi mereka.
2. Undang-undang Imoraitas tahun 1927 yang melarang
terjadinya perkawinan campuran antara kulit putih dengan kulit hitam atau kulit
berwarna lainnya.
Pengganti Verwoed adalah Pieter Botha pada tahun 1976
ia mengumumkan bahwa homeland-homeland yang dibentuk dimaksudkan untuk menjadi
negara bagian yang otonom. Namun siapa pun dapat memahami dengan mudah bahwa Politik
Apartheid yang mengadakan pemisah pembangunan daerah-daerah pemukiman
dimaksud untuk memecah belah persatuan dan kesatuan Afrika Selatan, sekaligus
mengamankan pemerintahan minoritas bangsa kulit putih di daerah itu.
Orang-orang kulit hitam yang semula tidak mengerti
bahwa kebijakan pemerintahannya, lambat laun mengerti bahwa tujuan sebenarnya
adalah diskriminasi rasial (perbedaan warna kulit). Oleh karena itu mereka
bangkit mengadakan perlawanan, tetapi pemerintaha Pieter Botha dengan kejam
menumpas setiap perlawanan yang terjadi. Banyak tokoh-tokoh kulit hitam yang
dijebloskan dalam penjara, seperti tokoh kharismatik Nelson Mandela yang
terpaksa mendekam dalam penjara selama 27 tahun. Selain perlawanan bersenjata,
usaha-usaha mengakhiri Politik Apartheid juga dilakukan melalui
perjuangan politik. Partai-partai yang terkenal antara lain Partai Konggres
(ANC) pimpinan Nelson Mandela dan Inkatha Freedom Party pimpinan
Mongosuthu Buthulesi. Salah seorang tokoh pergerakan Afrika Selatan yang juga
sangat terkenal adalah Uskup Agung Desmond Tutu.
Perjuangan rakyat Afrika Selatan yang tidak mengenal
lelah akhir membawa hasil. Timbulnya gejala-gejala ras diskriminasi orang-orang
Belanda dari kaum kristen Kalvanis yang pertama datang ke Afrika Selatan telah
memandang penduduk pribumi kulit hitam dengan pandangan yang rendah. Penduduk
pribumi dianggap sebagai bangsa yang biadab, primitif dan dianggap sebagai
keturunan putra-putra Ham (anak kedua Nabi Nuh) yang dikutuk oleh Tuhan untuk
jadi budak. Pandangan itu yang menyebabkan terjadinya perbudakan atas bangsa
kulit hitam oleh penduduk kulit putih.
Perbudakan di Afrika Selatan mengikuti usaha cari
keuntungan yang besar dengan dibukanya tambang-tambang intan dan emas. Dengan
berlakunya sistem perbudakan, maka memudahkan diperoleh pekerja-pekerja yang
amat murah. Tempat tinggal mereka tidak boleh berbaur dengan tempat kulit putih.Daerah
untuk kulit hitam disediakan khusus yang jauh terpisah dan berpagar rapat.
Untuk keluar masuk pemukiman diwajibkan mempunyai surat pas. Dengan sistem itu,
maka penguasaan atas persediaan tenaga kerja akan terjamin.
Sampai pada abad ke-19 pemukiman kulit hitam masih
bercampur dengan daerah kulit putih, tapi pada permulaan abad ke-20 mereka
digiring ke daerah pinggiran. Penduduk peranakan dan keturunan India juga
termasuk bangsa yang diusir dari kota.Sebuah perkampungan kulit hitam yang
besar ialah perkampungan Soweto di sekitar Johannesrburg. Sejauh mata memandang
yang tampak hanya kompleks pemukiman yang amat luas dengan rumah-rumah primitif
yang kotor. Demikian pandang Kennedy, senator Amerika Serikat yang mengunjungi
Afrika Selatan. Rumah-rumah itu tidak disediakan pemerintahan dengan cuma-cuma,
tetapi ditarik sewa yang amat tinggi, sementara upah para buruh amat rendah.
Pada tahun 1913 penguasa kulit putih mengeluarkan
undang-undang pertanahan pribumi (Native Land Act) yang melarang kulit hitam
membeli tanah di luar daerah yang telah disediakan untuk mereka. Pada tahun
1927 dikeluarkan kembali undang-undang Imoralitas yang melarang hubungan seks
antara kulit putih dan kulit hitam. Perkawinan campuran antara kulit putih dan
kulit hitam atau kulit berwarna lainnya dilarang keras.
Politik Apartheid dirancang oleh Hendrik Verwoed. Apartheid menurut bahasa resmi Afrika
Selatan adalah Aparte Ontwikkeling artinya perkembangan yang terpisah.
Memperhatikan makna dari arti Apartheid itu kedengarannya baik yaitu tiap golongan masyarakat, baik golongan kulit putih maupun golongan kulit hitam harus sama-sama berkembang. Tapi perkembangan itu didasarkan pada tingkatan sosial dalam masyarakat yang pada prakteknya menjurus pada pemisahan warna kulit dan terjadinya penistaan dari kaum penguasa kulit putih terhadap rakyat kulit hitam.
Memperhatikan makna dari arti Apartheid itu kedengarannya baik yaitu tiap golongan masyarakat, baik golongan kulit putih maupun golongan kulit hitam harus sama-sama berkembang. Tapi perkembangan itu didasarkan pada tingkatan sosial dalam masyarakat yang pada prakteknya menjurus pada pemisahan warna kulit dan terjadinya penistaan dari kaum penguasa kulit putih terhadap rakyat kulit hitam.
Verwoed menyusun rencana pembentukan homeland, yang
disebut juga Batustan. Homeland dilaksanakan dengan diadakannya pembagian
kembali Afrika Selatan berdasarkan wilayah kesukuan. Tiap orang kulit hitam
Afrika Selatan diharuskan menjadi warga negara salah satu homeland atas dasar
tempat lahirnya. Untuk memantapkan proyek homeland dikeluarkan bantuan biaya
untuk perangsang termasuk perangsang untuk pemasukan modal dari luar untuk
homeland. Kemajuan-kemajuan kecil tampak dari proyek itu. Perkembangan Politik
Apartheid di Afrika Selatan, Partai Nasional memenangkan pemilihan umum
dengan program Politik Apartheid. Kontak antara ras yang dapat membahayakan
kemurnian ras dibatasi.
Segregasi atau pemisahan dan perkembangan terpisah
tidak hanya berlaku untuk golongan rasial yang penting, tetapi juga untuk
kelompok-kelompok yang lebih kecil.Kemenangan Partai Nasional bukan suatu
kebetulan, melainkan merupakan hasil situasi Afrika Selatan itu sendiri. Setelah
berkuasa, Partai Nasional bergerak secara sistematis untuk memperkuat
kedudukannya dalam parlemen dan memperluas kedudukannya di luar parlemen. Dalam
rangka hak-hak politik golongan kulit hitam, golongan kulit berwarna Asia yang
telah terbatas dikurangi dan lambat laun dihapus. Di antara hak-hak itu adalah
sebagai berikut :
1. Pada tahun 1951 dikeluarkan Bantu Authorities Act yang
menghapuskan DPR Pribumi dan sebagai gantinya ditetapkan pembentukan
pemerintahan suku.
2. Orang kulit hitam tidak boleh tinggal di daerah
perkotaan kulit putih selama lebih dari 72 jam.
3. Pada tahun 1945 dikeluarkan Native Land Act yang
melarang orang kulit hitam memiliki atau membeli tanah di daerah perkotaan.
4. Segregasi pendidikan dilaksanakan dengan Bantu
Educationa Act pada tahun 1953.
Dia antara proyek Bantustan yang dianggap berhasil di
Afrika Selatan adalah pemberian kemerdekaan kepada Transkei pada tanggal 26
Oktober 1976. Kemerdekaan ini disambut baik oleh rakyat dan pemerintah
Transkei, tetapi mendapat tanggapan negatif dari negara-negara lain, termasuk
Amerika Serikat dan Inggris.
B. PERGERAKAN POLITIK AFRIKA SELATAN DALAM MENENTANG POLITIK -
APARTHEID
Setelah partai nasional berkuasa di Afrika Selatan
secara sistematis dilembagakan dan dituangkan dalam undang-undang sehingga
orang kulit putih menguasai rakyat pribumi dan secara berangsur-angsur merampok
dan mengurangi hak-haknya. Orang kulit hitam menolak klaim kulit putih bahwa
secara kodrat orang kulit putih memiliki keunggulan dan hak untuk memimpin.
Dengan adanya orang-orang kulit hitam menerima pendidikan Barat maka mereka
mulai mengambil langkah-langkah membentuk gerakan politik. South Afrika Native
National Conference dan APO mengirimkan delegasinya ke London untuk mengajukan
protes, tetapi gagal. Sebagai reaksi, lahirlah South African National (SANC)
pada tahun 1912 kemudian namanya diubah menjadi ANC (African National
Congress). Sasarannya terbatas pada usaha agar golongan elit Afrika Selatan
diterima secara sosial dan politik dalam masyarakat yang dikuasai oleh orang
kulit putih. Perjuangan mereka untuk mencapai sasaran adalah lewat jalan
konstitusional.
Perjuangan ANC berubah setelah pemerintah Afrika
Selatan mengeluarkan National Land Act yang isinya :”orang kulit hitam dilarang
membeli tanah atau hidup di wilayah orang kulit putih sebagai penyewa atau
penggarap bagi hasil”. Pada tahun 1919 – 1920, ANC melancarkan kampanye
menentang peraturan-peraturan kewajiban orang kulit hitam membawa pas. ANC
mengalami kemunduran setelah pemerintah Afrika Selatan mengambil tindakan keras
dan tegas. Untuk sementara peranannya diambil alih oleh ICU (Industrial and Commercial
Union) yang didirikan pada tahun 1919. ANC memperluas keanggotaannya dan
akhirnya berkembang menjadi organisasi massa.
Pada tahun 1952, orang kulit hitam, kulit berwarna
serta sejumlah orang kulit putih melancarkan suatu perlawanan pasif. Situasi
seperti ini terjadi pada tahun 1970 dan kejadian serupa sering terjadi dalam
perjuangan tanpa kekerasan yang dilakukan oleh ANC. Pada tahun 1955,
kelompok-kelompok yang menentang Politik Apartheid mengadakan pertemuan
di Capetown untuk menggariskan dasar-dasar bagi Afrika Selatan yang demokratis
dan non rasial. Pada tahun 1956 sebanyak 156 orang pemimpin ditangkap karena
dituduh berkomplot akan menggulingkan pemerintah. Proses ini terjadi
berlarut-larut hingga akhirnya mereka dibebaskan pada tahun 1961. Sementara ANC
kehilangan pemimpin-pemimpinnya, sejumlah anggotanya memisahkan diri dan
mendirikan Pan Africanist Congress (PAC). Pada tahun 1960 PAC melancarkan
kampanye anti kebijakan pemerintah. Dalam peristiwa itu sebanyak 69 orang tewas
ditembak oleh polisi di Sharpeville. Gerakan ANC dan PAC akhirnya dilarang
setelah peristiwa itu.
Pembantaian di Sharpeville dan adanya larangan
organisasi-organisasi politik di kalangan orang kulit hitam merupakan titik
balik dalam sejarah pembebasan Afrika Selatan. Akhirnya diputuskan bahwa dengan
jalan damai tidak bisa maka ditempuh jalan kekerasan. Pada tahun 1961 – 1962,
aktivis orang kulit hitam mendirikan organisasi Umkhonto We Sizwe dan Poso
dengan mengadakan sabotase terhadap milik orang kulit putih. Menjelang akhir tahun
1973, pemimpin-pemimpin Bantustan mengadakan pertemuan untuk membentuk federasi
negeri-negeri Bantu dan mengutuk diskriminasi rasial di Afrika Selatan.
Pada tahun 1974, para pemuka federasi mengadakan
pertemuan dengan PM Vorster. Pada pertemuan itu, PM Vorster maupun federasi
akan meminta tambahan wilayah bagi negara Bantu. PM Vorster menolak usulan agar
diselenggarakan suatu konvensi multirasial guna menyusun suatu konstitusi baru
dan dia tidak akan mengikutsertakan orang kulit hitam dalam kekuasaan negara.
Tekanan-tekanan semakin meningkat sejak bulan Juni 1976 ketika ±10.000 pelajar
melancarkan demontrasi protes di Soweto yang berkembang menjadi huru hara di
kota-kota orang kulit hitam dekat Johanessburg dan Pretoria. Ratusan orang
tewas dan lebih seribu orang mengalami luka-luka. Terbunuhnya Steve Biko
pimpinan Black Consciousness dalam tahanan merupakan puncak tekanan pemerintah
Afrika Selatan.
Pada tanggal 1 April 1960 Dewan Keamanan PBB (DK)
berseru kepada Afrika Selatan agar mengambil tindakan untuk mewujudkan harmoni
rasialatas dasar persamaan dan melepaskan kebijaksanaan-kebijaksanaan Apartheid
dan diskriminasi rasial. Pada tanggal 7 Agustus 1963 DK mengulangi seruannya
sambil menghimbau kepada semua negara agar menghentikan penjualan senjata dan
perlengkapan militer kepada Afrika Selatan. Pada tanggal 4 Desember 1963, DK
mengutuk sikap acuh tak acuh pemerintah Afrika Selatan dan mengulangi kembali
seruannya kepada semua negara agar menggunakan embargo senjata.
Sehubungan dengan jatuhnya banyak korban ketika
pasukan Afrika Selatan melepaskan tembakan terhadap demonstran yang menentang
diskriminasi sosial (16 Juni 1976) pada tanggal 14 Juni 1976 DK mengutuk keras
pemerintah Afrika Selatan. Mereka mengatakan bahwa Apartheid adalah
suatu kejahatan, mengganggu perdamaian dan keamanan international serta
mengakui sahnya perjuangan rakyat Afrika Selatan dalam melenyapkan Apartheid.
Sikap negara barat yang menjunjung tinggi persamaan
hak dan kewajiban martabat semua orang tidak setuju dengan diskriminasi rasial
dan Politik Apartheid di Afrika Selatan, tetapi mereka tidak dapat
berbuat sesuatu karena mempunyai banyak kepentingan. Mereka hanya mendukung
resolusi-resolusi anti Apartheid. Kepentingan negara-negara Barat
terhadap Afrika Selatan antara lain sebagai berikut :
Ø
Afrika Selatan merupakan salah satu sumber utama bahan mentah yang
dibutuhkan oleh industri dan kehidupan negara-negara tersebut.
Ø
Letak geografis Afrika Selatan mempunyai arti penting bagi strategi global
negara-negara Barat, khususnya USA.
Ø
Afrika Selatan menguasai jalur pelayaran Tanjung Harapan yang merupakan
urat nadi mereka.
Ø
Suplai minyak dan bahan-bahan mentah vital diangkut lewat jalur tersebut.
C. PERAN NELSON MANDELA DALAM PENGHAPUSAN RASIALISME
Kemenangan Mandela adalah salah seorang dari banyak
tokoh pejuang politik Afrika Selatan yang sempat menyaksikan dan merasakan
puncak dari perjuangannya yakni pembebasan kaum kulit hitam Afrika Selatan dari
penindasan kaum kulit putih. Kemenangannya dalam pemilihan demokratis dan
miltirasial pertama kali sepanjang 340 tahun sejarah Afrika Selatan pada bulan
Mei 1994 membawa perubahan besar bagi negeri itu. Nama Nelson Mandela
mulai menanjak ketika ia terpilih menjadi Sekjen ANC (African National
Congress) pada tahun 1948 dan pada tahun 1952 menjadi Presiden Liga Pemuda.
Sejak itu Mandela lebih banyak memainkan peranannya secara rahasia. Pada
tahun 1961 sebagai Sekretariss Jenderal ANC, Mandela mengomandokan
pemogokan selama tiga hari 29 – 31 Mei 1961. seruan pemogokan itu ditanggapi
oleh pemerintah Apartheid sebagai suatu pelanggaran serius.
Pada bulan Desember 1962, ia dijatuhi 5 tahun penjara,
dengan tuduhan meninggalkan negara secara ilegal. Mandela menjalani hukumannya
di penjara Pretoria. Tidak beberapa lama tokoh-tokoh ANC lainnya juga ditangkap
di markas ANC. Pada saat itu disita pula sejumlah dokumen rahasia, menyangkut
ANC dan Tombak Bangsa. Mereka yang ditangkap yaitu Walter Sisulu, Govan Mbeki,
Raymond Mhlaba, Ahmed Akthrada, Dennis Golberg dan Lionel Bernstein. Mandela
bersama-sama dengan keenam rekannya diperiksa dengan tuduhan melakukan sabotase
bersengkongkol untuk menumbangkan pemerintah dan membantu unsur asing menyerang
Afrika Selatan. Mereka akhirnya divonis dengan hukuman seumur hidup pada tanggal
12 Juni 1964 dan harus mendekam dalam penjara di Pulai Roben Cape Town. Pada
tahun 1982 Mandela dipindahkan lagi ke penjara Pollsmor juga masih daerah Cape
Town.
Selama di penjara itulah kampanye pembebasannya
dilancarkan, baik di Afrikan Selatan sendiri maupun di luar Afrika Selatan.
Aksi protes dan kampanye pembebasan Mandela semakin berkobar sejak tahun 1982,
bahkan pada tahun 1988 ulang tahun ke-70 Nelson Mandela dirayakan oleh
bangsa kulit hitam Afrika Selatan dengan menggelar konser musik selama 120 jam
non stop dan disiarkan ke-50 negara. Akibat kampanye pembebasan tokoh ANC ini,
makin banyak negara yang menekan pemerintah Apartheid Afrika Selatan
baik secara politik maupun ekonomi.
Kampanye pembebasan itu membuat Mandela menjadi
tokoh tahanan politik paling populer di dunia. Akibat tekanan yang bertubi-tubi
pada bulan Juli 1989 Botha bertemu dengan presiden F.W. de Klerk pengganti
Botha. Dari pertemuan-pertemuan itu pada bulan Februari 1990, de Klerk
mengumumkan di depan parlemen bahwa pemerintahannya akan mencabut larangan bagi
ANC, Partai Komunis Afrika Selatan (SACP) dan Pan Africanist Congress (PAC)
menyusul diakhirinya Politik Apartheid. Pada kesempatan itu de Klerk
juga mengisyaratkan bahwa Mandela akan segera dibebaskan. Pembebasan tokoh kharismatik
Afrika Selatan ini kemudian dilaksanakan sesuai dengan janjinya. Pada tanggal
11 Februari 1990 dari penjara Victor Verster, Mandela dibebaskan. Pembebasan
itu sangat menarik perhatian dunia dan disambut oleh ratusan wartawan baik dari
dalam maupun luar negeri.
BAB III
PENUTUPAN
1.4 Kesimpulan
Semenjak kedatangan bangsa Eropa di Afrika Selatan,
menyebabkan berbagai persoalan bagi warga kulit hitam di Afsel, salah
satunya ialah adanya perbedaan ras yang kemudian menimbulkan diskriminasi
pemisahan warga negara yang dibedakan berdasarkan warna ras kulit.
Kebijakan-kebijkan baru yang kemudian dikenal dengan nama Apartheid, yaitu
pemisahan orang-orang kulit putih dengan orang-orang Afrika kulit hitam.
Menjadikan pemicu utama terjadinya konflik di Afrika Selatan selama
bertahun-tahun. Bangsa Belanda yang pertama kali datang, kemudian disusul oleh
kedatangan Bangsa Inggris semakin memperpanjang politik ini dalam sejarah
Afrika Selatan.
Diantara kebijakan-kebijakan yang dilakukan, sebagaian
besar selalu merugikan warga kulit hitam, dan menguntungkan minoritas warga
kulit putih. Kekerasan serta pembunuhan yang terjadi, tidak lain sebagai akibat
dari reaksi perlawanan warga kulit hitam dalam memperjuangkan penghapusan Politik
Apartheid di Afsel. Nelson Mandela yang kemudian hadir sebagai pemimpin dalam
memperjuangkan kesamarataan ras, mendirikan organisasi politik dibawah ANC yang
kemudian bergerak di “bawah tanah” setelah organisasi tersebut dilarang oleh
pemerintah. Sehingga akibat dari perlawanannya tersebut, Mandela harus menjadi
tahanan politik pemerintah.
Tekanan dari berbagai pihak dalam penghapusan Politik
Apartheid di Afrika Selatan. Baik dari dalam maupun luar negeri, menyebabkan
terus berkurangnya dukungan politik terhadap rezim Apartheid, dan memaksa de
Klerk membebaskan Nelson Mandela dan tahanan politik lainnya. Dengan pembebasan
Nelson Mandela tersebut membawa dampak positif terhadap perjuangan rakyat
Afrika Selatan, seperti dengan kemudian dihapusnya Undang-undang dasar negara
tetang rasialisme yang berlaku hampir di setiap bagian Afrika Selatan, yang
kemudian politik tersebut berakhir bersamaan dengan dipilihnya Nelson
Mandela sebagai presiden kulit hitam pertama di Afrika Selatan.
1.5 Saran
Diharap dalam kehidupan sehari – hari kita tidak boleh membeda – bedakan
warna kulit karena itu bersifat rasisme .
DAFTAR PUSTAKA
Ø
http://kajianafrika.wordpress.com/sejarah/
Ø
http://eeas.afrika.eu/delegations/indonesia/what_eu/european_symbols/index_id.htm
No comments:
Post a Comment